Tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kini dituntut untuk tidak sekadar berfokus pada kelengkapan administrasi di atas kertas, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dikelas.Komitmen tersebut ditegaskan oleh Rektor Universitas Lamappapoleonro (UNIPOL), Dr. Hj. Andi Adawiah, S.E., M.M., dalam agenda Workshop Pendidikan bertajuk “Pengelolaan dan Optimalisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Bermutu” yang diselenggarakan di Triple 8 The Riverside Resort, Kabupaten Soppeng, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan berskala nasional ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan dengan Komisi X DPR RI.
Workshop dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari para kepala sekolah, bendahara BOSP, serta pemangku kepentingan satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah se-Kabupaten Soppeng.Hadir sebagai salah satu narasumber kunci, Rektor UNIPOL membawakan materi utama ber-tajuk “Optimalisasi Penggunaan Dana BOS”.Dalam pemaparannya, Dr. Hj. Andi Adawiah menggarisbawahi pentingnya perubahan paradigma di kalangan pengelola keuangan sekolah dari yang semula berorientasi sekadar memenuhi laporan pertanggungjawaban (SPJ) menjadi tata kelola strategis berbasis kinerja.
“Pengelolaan dana BOs bukan lagi soal bagaimana menghabiskan anggaran dan menyusun laporan administratif keuangan semata. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rupiah yang digelontorkan mampu menjawab kebutuhan riil sekolah, memperbaiki sarana belajar, serta mendongkrak kompetensi pengajar,” tegas Dr. Hj. Andi Adawiah di hadapan ratusan peserta workshop.la menekankan empat pilar utama yang wajib dipegang teguh oleh setiap pengelola satuan pendidikan, yakni efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi awal untuk membangun kepercayaan publik serta integritas lembaga pendidikan.
Lebih jauh, Dr. Hj. Andi Adawiah memaparkan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan alokasi dana BOSP. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Pelaksanaan workshop ini disambut hangat oleh para peserta. Hadirnya akademisi dari perguruan tinggi lokal seperti UNIPOL bersama jajaran regulator kementerian dan anggota legislatif Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramli (AMURE) memberikan sudut pandang yang komprehensif-baik dari segi regulasi, kebijakan anggaran nasional, hingga penerapan praktis di lapangan.Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola BOSP di Kabupaten Soppeng dapat mengimplementasikan materi yang didapatkan, sehingga pengelolaan dana operasional sekolah ke depan menjadi lebih profesional, transparan, serta memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya pendidikan bermutu dan berdaya saing tinggi.